Semua Pihak Wajib Turut Serta Dukung Penuh Percepatan Pembangunan Papua

Seputar Sumsel    Mei 16, 2024    Comment   

Semua Pihak Wajib Turut Serta Dukung Penuh Percepatan Pembangunan Papua

Oleh: Recky Rumbiak

Semua pihak tanpa terkecuali memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk turut serta berperan aktif dalam mendukung penuh percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk peningkatan kesejahteraan dan terciptanya pemerataan di Indonesia.

Terjadinya pemerataan di seluruh pelosok negeri memang menjadi salah satu fokus utama dari Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sehingga beliau tidak henti-hentinya memberlakukan berbagai macam program percepatan pembangunan bahkan di Provinsi paling Timur Tanah Air, yakni di Papua.

Hal tersebut lantaran bukan hanya karena Papua berada di provinsi paling ujung dari bangsa ini saja, namun juga berkaitan dari adanya ketimpangan yang sejak lama mereka alami sebagai dampak dari upaya pembangunan yang hanya berparadigma Jawasentris saja atau terkesan mengutamakan Pulau Jawa saja. Maka dari itu, semua pihak wajib turut serta mendukung upaya pemerintah tersebut.

Kesungguhan dari Pemerintah RI dalam menggencarkan percepatan pembangunan Bumi Cenderawasih sebenarnya mampu terlihat dari banyak hal. Beberapa yakni dari rancangan regulasi mengenai hal tersebut seperti adanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan juga keberadaan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2024 (RIPPP).

Oleh karena itu, untuk terus memastikan kesuksesan berjalannya seluruh program percepatan pembangunan di wilayah tersebut, tentunya bukan hanya sekedar regulasi saja yang penting melainkan juga harus terjadi kerja sama dari berbagai macam pihak supaya seluruh dasar hukum yang terbit tadi mampu terimplementasi dengan optimal di lapangan.

Mengenai hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa untuk percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua, memang sangat perlu adanya dukungan dari semua pihak secara optimal.

Termasuk pula, dukungan tersebut sangat penting juga berasal dari segala elemen tanpa terkesuali seperti halnya organisasi masyarakat, perwakilan atau tokoh setempat. Unsur adat, agama, kaum perempuan yang seluruhnya merupakan orang asli Papua (OAP) mereka semua harus turut serta mendukung penuh semua kebijakan atau program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan tanahnya sendiri.

Salah satu hal yang bisa menandakan bentuk konkret adanya dukungan nyata dari berbagai pihak tersebut yakni secara konsisten mereka bisa menyosialisasikan seluruh kebijakan pemerintah dan rancangannya kepada segenap elemen masyarakat Papua.

Pasalnya, sejauh ini pemerintah sudah membuat banyak macam keputusan dan telah bertekad kuat untuk memberikan afirmatif kepada segenap masyarakat orang asli Papua (OAP) sehingga sosialisasi mengenai segala macam kebijakan afirmatif tersebut seharusnya bisa tersampaikan ke telinga seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih, juga berguna untuk meminimalisasi adanya hasutan dan isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang masih anti terjadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden RI, Jokowi memang sangat ingin melakukan percepatan pembangunan di Papua, sehingga beliau yang memimpin pemerintahan saat ini banyak menyusun rencana program mengenai hal tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai pendekatan kesejahteraan di Papua. seluruh program percepatan pembangunan tersebut akan terlaksana mulai tahun ini.

Pendekatan kesejahteraan tersebut berarti pemerintah sangat berfokus untuk melakukan perbaikan pada berbagai fasilitas di Bumi Cenderawasih seperti pada sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Untuk itu, semua pihak termasuk Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait hingga berbagai elemen dari pemangku kepentingan atau stakeholder terkait lainnya wajib pula memberikan masukan akan berbagai program untuk Papua serta dukungan penuh mereka.

Bagi Kementerian atau Lembaga, Presiden Jokowi bahkan mewajibkan agar mereka turut memasukkan upaya program percepatan pembangunan Papua tersebut dalam anggatan dan rencana kerjanya.

Tidak hanya itu, namun Kepala Negara juga sangat ingin memastikan pendekatan keamanan mampu terjadi di wilayah Bumi Cenderawasih, khususnya pada lokasi yang memang rawan terjadi konflik.

Keamanan juga merupakan aspek yang sangat penting bagi Tanah Papua, maka dari itu pemerintah kemudian memberikan perhatian secara khusus, karena demi menjamin kedamaian di Bumi Cenderawasih.

Sebagai informasi bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin akan berkunjung secara langsung ke Tanah Papua untuk meninjau berjalannya program tersebut. Beliau akan menjadi koordinator pelaksana program percepatan pembangunan Papua.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa rapat program percepatan pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan itu juga turut membahas soal anggaran operasional khusus di Bumi Cenderawasih, yang mana juga menghadirkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Hadirnya berbagai pihak tersebut, menjadikan bahwa memang upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat di Papua tidak akan berjalan dengan optimal apabila hanya dilaksanakan oleh beberapa pihak tertentu saja, melainkan harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.

*) Mahasiswa Papua tinggal di Manado

Rekonsiliasi Pasca Pemilu Wujudkan Pilkada Demokratis

Seputar Sumsel    Mei 16, 2024    Comment   

Rekonsiliasi Pasca Pemilu Wujudkan Pilkada Demokratis

Oleh: Mika Putri Larasati

Rekonsiliasi antar pihak dalam momentum pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) lalu mampu mewujudkan perhelatan Pilkada Serentak pada bulan November 2024 mendatang dengan jauh lebih demokratis.

Tentunya demokratisasi dalam setiap pelaksanaan kontestasi politik di setiap skala, baik itu secara nasional ataupun daerah merupakan hal yang harus terus terwujud karena demokrasi sendiri akan menunjukkan bagaimana cita bangsa Indonesia bahkan di mata dunia.

Ketika citra bangsa Indonesia di mata dunia terwujudkan dengan baik oleh adanya demokratisasi yang tinggi, maka bukan tidak mungkin harkat, derajat dan martabat negeri ini pun menjadi semakin baik pula. Maka dari itu, rekonsiliasi antar pihak menjadi penting demi menyonsong keberlangsungan Pilkada mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa segenap elemen harus memberikan kontribusi secara aktifnya untuk mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Beberapa hal yang mengindikasikan adanya dukungan penuh antar elemen tersebut yakni ketika situasi dan kondisi di tengah masyarakat selalu aman, tertib dan demokratis. Indikator tersebut jelas menjadi bekal yang sangat penting dan baik untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, adanya kesadaran dan partisipasi aktif segenap elemen warga masyarakat dalam Pilkada juga akan sangat mendukung penuh terwujudnya demokrasi yang berkualitas di negeri ini.

Bukan tanpa alasan, partisipasi masyarakat atau kegiatan seseorang serta sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik melalui pemilihan baik secara langsung atau tidak langsung, jelas akan sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintahan selanjutnya.

Kesadaran partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah November 2024 mendatang jelas berperan penting untuk membangun demokrasi bangsa lebih berkualitas, karena dalam asas tersebut menuntut adanya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi lokal atau daerah merupakan salah satu dasar untuk terus membangun asas demokrasi yang bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat, sehingga siapapun yang nantinya terpilih atau resmi menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah adalah orang yang perhatian dengan rakyatnya.

Pasca gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 lalu, kini masyarakat Indonesia akan bersiap dalam menghadapi Pilkada pada November 2024 mendatang. Hal tersebut mewajibkan seluruh pihak termasuk penyelenggara Pilkada, petugas keamanan dan masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi tersebut secara demokratis.

Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin bahwa kebaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah itu ketika bisa berlangsung dengan demokratis, kemudian menjunjung tinggi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Semuanya sebenarnya bisa berlangsung sangat baik apabila sesuai dengan segenap aturan yang ada. Jika seluruh pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan aturan yang ada serta terus menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka prosesnya akan berjalan sesuai dengan harapan.

Ketika Pilkada yang jujur dan adil mampu terjadi, maka bangsa akan aman. Terlebih dengan bagaimana pengalaman akan penyelenggaraan pesta demokrasi sebelumnya di Indonesia termasuk Pemilu, hendaknya menjadikan semua pihak bisa berperan aktif falam menjaga situasi yang aman. Dengan kata lain, Pilkada yang demokratis akan terwujud apabila terjadi rekonsiliasi pasca Pemilu dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho sangat mengapresiasi adanya sikap kenegarawanan dan upaya untuk saling merangkul kembali pada seluruh partai politik (Parpol) setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

Sikap tersebut menandakan bahwa kebersamaan dan rekonsiliasi memang penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang jauh lebih maju lagi. Karena setiap negara yang ingin maju dan sejahtera dalam lansekap masyarakat majemuk dan demokratis, harus terjadi rekonsiliasi politik untuk mengelola konflik dan menghindari potensi perseteruan.

Adanya rekonsiliasi sendiri sebenarnya sudah sangat sesuai dengan bagaimana penerapan filosofi demokrasi di Indonesia karena menganut demokrasi gotong royong, sehingga proses check and balance melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.

Hal tersebut menjadikan musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas berdemokrasi di Indonesia, sehingga tegaknya demokrasi Tanah Air tentu indikatornya adalah dari adanya rekonsiliasi.

Pasca pelaksanaan Pemilu dan menjelang Pilkada November 2024 merupakan momentum paling tepat untuk mampu menutup dan mengakhiri seluruh celah adu domba antar sesama anak bangsa atas nama tegaknya demokrasi dan keutuhan negeri.

Bersatunya berbagai pihak tersebut mampu semakin memperlancar proses pergantian atau sirkulasi kepemimpinan jika nantinya telah terpilih siapa yang akan memegang amanah rakyat demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Maka dari itu, rekonsiliasi seluruh elemen bangsa pada saat momentum pasca Pemilu dan menjelang Pilkada seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat penting sekaligus menjadi kunci untuk terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis karena di dalamnya masyarakat sudah tidak terkungkung lagi dengan perbedaan atau polarisasi yang tajam serta mampu berpolitik dengan akal sehat.

)* Kontributor Ruang Baca Nusantara

Perkuat Penjagaan Papua, Ratusan Pasukan Elite Terjun Siaga Halau OPM

Seputar Sumsel    Mei 16, 2024    Comment   

Perkuat Penjagaan Papua, Ratusan Pasukan Elite Terjun Siaga Halau OPM

Oleh: Roswita Mambrasar )*

Dalam upaya memperkuat keamanan dan menjaga stabilitas di wilayah Papua, pemerintah telah mengerahkan ratusan pasukan elite dari berbagai satuan keamanan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kian mengancam ketertiban dan keamanan di daerah tersebut.

Pasukan elite yang diturunkan terdiri dari anggota TNI dan Polri dengan keahlian khusus dalam operasi anti-terorisme dan pertempuran gerilya. Mereka ditempatkan di berbagai titik strategis yang dianggap rawan terhadap serangan OPM. Penempatan ini mencakup daerah-daerah pegunungan, hutan lebat, serta perbatasan yang sering menjadi jalur pergerakan kelompok separatis.

Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, menjelaskan bahwa penempatan pasukan ini sudah direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek keamanan dan logistik. Kami memastikan bahwa pasukan yang dikerahkan sudah terlatih dan siap menghadapi situasi apapun. Untuk satgas pengamanan perbatasan (Pamtas) dirolling setahun dua bulan, berasal dari jajaran Wing 1, dari batalyon 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanud.

Pasukan elite Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari Kelompok Kriminal (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mengirim 400 pasukan untuk bertugas di papua. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung.

400 personel Kopasgat, akan ditugaskan di 13 sampai 15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Operasi yang dilancarkan bertujuan untuk menumpas aktivitas OPM dan menstabilkan situasi keamanan di Papua. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan dan memastikan bahwa pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan tanpa gangguan.

Asisten Operasi (Asops), Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca menambahkan bahwa misi ini juga berfokus pada penegakan hukum dan pemulihan keamanan. Kami di sini untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap warga Papua dapat hidup dengan aman dan damai. Operasi Damai Cartenz 2024 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari gangguan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Operasi Damai Cartenz rutin dilakukan setiap tahun demi melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan Organisasi Papua Merdeka. Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa Operasi Damai Cartenz 2024 ini sangat berhasil dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan anggota OPM aktif. Melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap OPM pada sembilan wilayah, dan tentunya penegakan hukum ini dilakukan secara tegas dan terukur.

TNI dan Polri bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah dan aparat setempat. Koordinasi ini penting untuk memastikan operasi berjalan lancar dan efektif. Selain itu, pendekatan humanis juga diterapkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, mengurangi potensi konflik, dan mencegah radikalisasi lebih lanjut. Dukungannya terhadap operasi terkait upaya pemerintah pusat untuk menjaga keamanan di Papua. Kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat penting untuk mencapai tujuan.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa pengiriman pasukan ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno, menyebut bahwa operasi ini adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk menangani konflik di Papua secara komprehensif.

Sebagai informasi, untuk menggambarkan betapa biadabnya OPM, mereka baru-baru ini melancarkan serangan pada para jemaat gereja dan juga sekolah. kelompok teroris itu merampas barang elektronik milik jemaat gereja yang sedang melaksanakan ibadah pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 lalu.

Masyarakat Papua sendiri memberikan tanggapan beragam mengenai sebarapa buruk aksi OPM yang telah dilakukan. Sebagian mendukung langkah ini demi keamanan, sementara yang lain khawatir terhadap potensi terjadinya kekerasan dan dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari. Masyarakat Papua ingin hidup damai, tetapi juga khawatir operasi militer ini bisa berdampak buruk pada kehidupan seorang warga Jayapura.

Di samping operasi militer, pemerintah juga menekankan pentingnya dialog dan upaya perdamaian. Pendekatan diplomatis terus dilakukan untuk mengatasi akar permasalahan konflik di Papua. Program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi fokus utama, sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi ketegangan dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Program pembangunan di Papua akan terus berjalan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program pembangunan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Pengiriman ratusan pasukan elite ke Papua menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi/ancaman nyata dari kelompok OPM, dengan harapan dapat menumpas gerakan separatis dan melindungi masyarakat sipil. Namun, operasi militer ini juga telah diimbangi dengan upaya dialog dan pembangunan yang diharapkan dapat membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Manado

Jaga Kerukunan Selama Sidang Sengketa Pileg

Seputar Sumsel    Mei 16, 2024    Comment   

Jaga Kerukunan Selama Sidang Sengketa Pileg

Oleh: Keenan Adar )*

Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi momen penting dalam demokrasi sebuah negara, namun sering kali dipenuhi dengan ketegangan dan perselisihan. Untuk menjaga kerukunan selama sidang sengketa Pileg, diperlukan sikap bijak dan komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat. Dalam menghadapi perbedaan pendapat dan konflik, penting untuk memprioritaskan dialog yang konstruktif dan mengutamakan kepentingan bersama demi kestabilan dan integritas proses demokratis.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi pusat perhatian publik saat menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 pada Senin (13/5/2024). Sidang tersebut merupakan salah satu tahap krusial dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam proses pemilu.

Dengan sejumlah perkara yang disidangkan, MK berperan sebagai lembaga penegak hukum tertinggi yang memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa pemilu yang mungkin mengancam integritas demokrasi.

Berdasarkan data dari laman MK, sidang kali ini menangani 40 perkara PHPU dengan agenda utama mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pengesahan alat bukti dari para pihak yang terlibat. Sidang ini merupakan kelanjutan dari serangkaian proses hukum yang dimulai sejak April lalu, dan akan berlanjut hingga Mei 2024.

Dalam proses sidang, MK membagi penanganan 40 perkara PHPU Pileg ini ke dalam dua panel hakim. Panel I akan menyidangkan 21 perkara dari dapil-dapil di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua Selatan, sedangkan panel III menangani 19 perkara dari dapil-dapil di empat provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Jambi.

Pemilihan panel hakim ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap perkara mendapatkan penanganan yang sesuai dengan konteks geografis dan politiknya.

Namun, di balik seriusnya suasana sidang, tetesan humor terkadang menyelip di antara proses hukum yang tegang. Salah satunya adalah saat Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, melontarkan candaan terkait berkas perkara Partai Golkar yang tebalnya luar biasa. "Berkas ini bisa jadi bantal tidur," ujarnya dengan nada bercanda. Meskipun demikian, candaan tersebut juga menyoroti kompleksitas dan kerumitan proses hukum yang sedang dihadapi oleh para hakim.

Namun, dalam momen tersebut, setiap kata dan tindakan memiliki bobotnya masing-masing. Kehadiran handphone yang berbunyi selama sidang, misalnya, segera mendapatkan teguran dari Hakim Arief Hidayat.

Meskipun terkesan sepele, teguran tersebut mengingatkan akan pentingnya menjaga konsentrasi dan hening dalam ruang sidang, sebagai wujud penghargaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Sidang juga menjadi panggung bagi pertarungan argumen hukum yang sengit antara para pihak yang terlibat. Salah satunya adalah ketika KPU memberikan bantahan terhadap dalil pemohon, seperti yang terjadi pada sidang terkait selisih suara di Dapil Nias Selatan 5.

Melalui pengujian data dan fakta, KPU berusaha membuktikan bahwa tudingan selisih suara tersebut tidaklah terbukti secara hukum. Proses seperti ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keakuratan dalam setiap tahap pemilu, serta perlunya mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Selain itu, sorotan juga dilayangkan terhadap sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh KPU selama pilpres 2024. Hakim Arief Hidayat menyoroti permasalahan yang muncul selama pemilu tersebut, dan mengingatkan KPU untuk memperbaiki sistem tersebut menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sorotan ini mencerminkan pentingnya keandalan dan integritas sistem informasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Namun, di tengah semua tegangan dan sorotan, penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari sidang ini adalah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Setiap perkara yang disidangkan oleh MK harus diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang cermat.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MK akan memiliki dampak yang luas bagi seluruh masyarakat, dan oleh karena itu, prosesnya harus dilakukan dengan integritas dan kehati-hatian yang tinggi.

Dalam konteks yang lebih luas, menjaga kerukunan selama proses sidang sengketa Pileg adalah suatu keharusan. Masyarakat dan para pemangku kepentingan diingatkan untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Konflik dan ketegangan tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun, dan justru dapat mengganggu stabilitas demokrasi kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan pendapat.

Sidang sengketa Pileg yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi adalah salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam prosesnya, tegaknya keadilan dan integritas hukum harus menjadi prioritas utama.

Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses sidang berlangsung dengan lancar dan adil, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita tetap terjaga. Dengan menjaga kerukunan dan menghormati proses hukum, kita dapat memastikan bahwa demokrasi kita tetap kokoh dan berkelanjutan.

)* Pengamat Politik dan Hukum Dalam Negeri

AMN Manado Upaya BIN Tingkatkan Nasionalisme Kelompok Pemuda

Seputar Sumsel    Mei 16, 2024    Comment   

AMN Manado Upaya BIN Tingkatkan Nasionalisme Kelompok Pemuda

Oleh: Henly Wangko

Badan Intelijen Negara (BIN) memberikan pembekalan tentang nasionalisme kepada generasi muda penerus bangsa melalui program pendidikan dan pelatihan di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado.

Pembekalan ini sangat penting karena rasa dan sikap nasionalisme menjadikan para pemuda memiliki semangat dan kesadaran untuk mencintai Tanah Air mereka.

Ketika generasi muda memiliki rasa nasionalisme, yang salah satunya didapat melalui pembinaan di AMN Manado, mereka akan mampu menjaga kehormatan bangsa dan memperjuangkan kepentingan negara, sehingga Indonesia dapat lebih mudah mengalami kemajuan.

Pemerintah Republik Indonesia terus menggiatkan implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan. Untuk menciptakan persatuan dan keadilan sosial, pemerintah melalui BIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Agama (Kemenag) mendirikan Asrama Mahasiswa Nusantara.

Tujuan pembangunan AMN adalah menyediakan fasilitas bagi mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara tanpa memandang latar belakang.

Sebelumnya, gedung serupa telah diresmikan di Surabaya, dan setelah Manado, akan dibangun di lokasi lain seperti Makassar, Jakarta Selatan, dan Malang.

Mahasiswa yang tinggal di AMN akan mendapatkan beasiswa penuh LPDP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama mereka kuliah, serta biaya hidup.

Dengan demikian, AMN sangat membantu mahasiswa dari seluruh penjuru negeri untuk menempuh pendidikan tinggi dengan tekad yang kuat demi membangun kemajuan Tanah Air.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menekankan bahwa pembangunan AMN Manado bertujuan untuk menyatukan putra dan putri bangsa dari berbagai wilayah dalam satu tempat tinggal yang sama.

Dengan bersatu di bawah satu atap meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, rasa persatuan dan kesatuan para pemuda akan semakin erat, menghasilkan semangat gotong royong dalam membangun bangsa di masa depan.

AMN Manado bertujuan agar penerus bangsa saling mengenal satu sama lain.

Oleh karena itu, asrama ini dapat dihuni oleh mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara, baik dari Timur maupun Barat Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh.

Tujuannya adalah agar mereka semua bisa hidup rukun dan kompak. Gedung ini dibangun di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) seluas lima hektare, di mana para pemuda tersebut diberikan wawasan kebangsaan.

*) Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Prisma Manado

UU Cipta Kerja Serap Aspirasi Berbagai Pihak

Seputar Sumsel    Mei 16, 2024    Comment   

UU Cipta Kerja Serap Aspirasi Berbagai Pihak

Oleh : Irene S

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diluncurkan sebagai bagian dari upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses birokrasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional yang telah menarik perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil.

Pemerintah Indonesia, yang menjadi inisiatif utama di balik UU Cipta Kerja, menegaskan bahwa undang-undang ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing. Mereka berpendapat bahwa penyederhanaan regulasi akan menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan dialog dengan berbagai pihak guna memperbaiki implementasi UU ini.

UU Cipta Kerja sempat menjadi polemik saat pertama kali disahkan, Pemerintah berusaha untuk memperbaiki melalui serap aspirasi  yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta mengatakan satgas dibentuk berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 2022 untuk mensosialisasikan sekaligus memonitoring implementasi dari UU Cipta Kerja agar manfaat dapat terasa oleh lapisan masyarakat.

UU Cipta Kerja berperan untuk membentuk mutual understanding antara pemerintah pusat dan daerah, dengan pelaku usaha maupun masyarakat sipil secara keseluruhan. Dukungan terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya berarti mendukung pemerintah, tetapi juga menyokong aspirasi dan kebutuhan dari berbagai segmen masyarakat.

Pemerintah Indonesia, yang menjadi inisiatif utama di balik UU Cipta Kerja, menegaskan bahwa undang-undang ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing. Mereka berpendapat bahwa penyederhanaan regulasi akan menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan dialog dengan berbagai pihak guna memperbaiki implementasi UU ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan UU Cipta Kerja ini bukan sekedar UU tetapi membangun satu kultur baru dalam bekerja yang lebih afirmatif, inklusif, akuntabel dan responsible. Indonesia punya potensi ekonomi yang atraktif terlebih lagi didukung oleh keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat luar biasa yang belum pernah dieksplorasi, tidak hanya sumber daya daratan tetapi juga wilayah lautan.

Sektor bisnis menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Mereka berpendapat bahwa deregulasi akan membuka pintu bagi investasi baru dan memperluas peluang usaha. Beberapa perusahaan bahkan telah menyatakan niat mereka untuk meningkatkan investasi mereka di Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan ini.

Penting untuk diakui bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak akan pernah sepenuhnya memuaskan semua pihak. Namun, UU Cipta Kerja merupakan upaya untuk merespons tantangan ekonomi yang kompleks, seperti meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemerintah perlu mendengarkan dan memperhitungkan berbagai masukan dari masyarakat.

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat menganalogikan misi besar Undang-Undang Cipta Kerja untuk menghapus kemiskinan di Indonesia dengan tujuan utama dalam hidup, yakni mencapai kebahagiaan. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan birokrasi, sehingga mempermudah perizinan berusaha. Kemudahan izin usaha akan menghasilkan banyak pengusaha yang membuka lapangan kerja.

Reaksi masyarakat sipil terhadap UU Cipta Kerja lebih bervariasi. Sejumlah kelompok buruh dan aktivis lingkungan telah mengkritik keras undang-undang ini, menganggapnya sebagai ancaman terhadap hak-hak pekerja dan kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap implementasi UU ini.

Namun, penting untuk diingat bahwa mendukung UU Cipta Kerja tidak berarti mengabaikan kepentingan buruh dan pekerja. Meskipun ada kekhawatiran tentang perlindungan tenaga kerja, UU Cipta Kerja sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi kerja melalui peningkatan investasi dalam pelatihan keterampilan, perlindungan sosial, dan kesempatan mobilitas sosial.

Tentu saja, implementasi UU Cipta Kerja tidak akan berjalan mulus tanpa adanya keterlibatan dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi buruh, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterbukaan untuk menerima kritik dan masukan dari berbagai segmen masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan aspirasi bersama untuk kemajuan ekonomi dan sosial.

Mendukung UU Cipta Kerja tidak hanya tentang mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga tentang menyokong aspirasi dan kebutuhan dari berbagai pihak. Dengan memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja dapat menjadi instrumen untuk mencapai kebaikan bersama, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan implementasi yang adil dan berkelanjutan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

)* Mahasiswa Universitas Bhayangkara.

Jadi Tuan Rumah 10th World Water Forum, Dr. Dharma: Indonesia Tunjukkan Langkah Besar Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kearifan Lokal

Seputar Sumsel    Mei 16, 2024    Comment   

Jadi Tuan Rumah 10th World Water Forum, Dr. Dharma: Indonesia Tunjukkan Langkah Besar Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kearifan Lokal

Bali – Penyelenggaraan Forum Air Dunia (World Water Forum/WWF) ke-10 di Indonesia diharapkan membawa dampak besar bagi negara ini, demikian disampaikan oleh Dr. K.G. Dharma Putra, Dosen Kimia Lingkungan FMIPA Universitas Udayana.

Menurutnya, Indonesia mendapatkan kesempatan berharga untuk menunjukkan keberhasilan dalam penyiapan sarana prasarana air yang telah dilakukan secara masif oleh pemerintah dalam beberapa dekade terakhir.

"Dengan menjadi tuan rumah Forum Air Dunia, Indonesia bisa memperlihatkan kepada dunia internasional berbagai capaian dalam pengelolaan air. Ini adalah momen penting untuk meminta dukungan dan berbagi teknologi pengelolaan air yang telah berhasil diterapkan di berbagai tempat di dunia," kata Dr. Dharma Putra.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah WWF ke-10 juga mampu meningkatkan optimisme dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia.

"Kepemimpinan Indonesia dalam forum ini akan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu memimpin kegiatan yang bermanfaat bagi penyelamatan air dunia," tambahnya.

Pelaksanaan forum ini di Bali membawa keuntungan tersendiri bagi daerah dan masyarakat Bali. Dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti sistem Subak, Bali akan semakin dikenal di dunia internasional.

"Semoga apa yang dilakukan di Bali dapat menginspirasi masyarakat internasional untuk menjaga keberlanjutan air, yang merupakan zat esensial bagi kehidupan manusia," ujar Dr. Dharma Putra.

Forum Air Dunia kesepuluh ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi global dalam penerapan teknologi dan kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi air. Bali, sebagai tuan rumah WWF Ke-10, diharapkan menjadi contoh bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam solusi global.