Tokoh Adat Papua Imbau Masyarakat Harus Bersatu Halau OPM Perusak Persatuan dan Kesatuan NKRI

Seputar Sumsel    Mei 15, 2024    Comment   

Tokoh Adat Papua Imbau Masyarakat Harus Bersatu Halau OPM Perusak Persatuan dan Kesatuan NKRI

Oleh: Angelica Kaloke

Tokoh adat Papua mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Bumi Cenderawasih harus mampu bersatu padu dalam menghalau segala pergerakan dari OPM selaku perusak persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejauh ini, sebenarnya bagaimana kondisi dan situasi di Papua selaku bagian integral tidak terpisahkan dari NKRI selalu dalam keadaan yang aman, nyaman dan tenteram serta penuh akan kedamaian. Namun itu semua berubah tatkala OPM datang dan merusak persatuan serta kesatuan yang berlangsung antar masyarakat.

Untuk itu, menjadi sangat penting dari seluruh kalangan masyarakat berbagai elemen di Papua agar bisa terus bergandengan tangan dan bersatu demi menghalau kemungkinan serangan atau tindak keji dari OPM yang selama ini sangat merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

Yanto Eluay, selaku tokoh masyarakat adat Bumi Cenderawasih menegaskan bahwa saat ini sudah bukan lagi saatnya masyarakat untuk mudah terpecah belah dengan berbagai kepentingan, terlebih jangan pula warga mudah termakan adanya isu, propaganda serta provokasi dari Organisasi Papua Merdeka.

Alih-alih terus terkungkung dalam perpecahan yang sebenarnya juga sama sekali tidak relevan lagi, maka hendaknya kini segenap elemen bangsa di Papua mampu untuk terus saling menjaga satu sama lain agar kondisi keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing terus dalam keadaan yang kondusif sehingga mendukung pula kelancaran upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan lebih baik lagi ke depannya.

Seluruh pembangunan yang selama ini pemerintah lakukan jelas harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, sehingga tatkala semua masyarakat mendukungnya, akan semakin meminimalisasi kemunculan pihak tidak bertanggung jawab untuk terus mencoba menghambatnya, dalam hal ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Jika misalnya masyarakat di provinsi paling Timur Tanah Air itu masih terus terkotakkan, maka sampai kapan percepatan pembangunan dan peningkatan bisa merata di segala bidang di Papua? Tentunya apabila warga tidak bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan mereka, maka Bumi Cenderawasih akan terus mengalami ketertinggalan, berbanding terbalik dengan daerah lainnya di Indonesia yang mampu mengalami kemajuan karena mereka bersatu.

Terlebih, sebenarnya pemerintah juga telah menetapkan status di Papua sebagai wilayah yang memiliki kewenangan Otonomi Khusus (Otsus), yakni semakin memudahkan warga masyarakat OAP untuk terus berkembang pada berbagai sektornya sendiri, baik itu pemerintahan, swasta maupun pendidikan sebagaimana yang mereka inginkan dengan cara khasnya pula.

Segenap elemen bangsa di Papua, baik itu mereka yang berada di gunung, lembah ataupun pesisir hendaknya mampu terus bergandengan tangan secara bersama-sama dalam mengisi program percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih agar seluruh masyarakat juga turut mendapatkan dampak baiknya, yakni memperoleh kesejahteraan.

Sementara itu, Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Yanto Idji menyampaikan imbauannya pula kepada seluruh masyarakat di wilayah Bumi Cenderawasih.

Menurutnya, menjadi sangat penting bagi seluruh lapisan dan elemen masyarakat di seluruh provinsi di Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kamtibmas di tanah tersebut.

Salah satu upaya dalam menjaga kamtibmas di wilayah lingkungan daerah masing-masing yakni setidaknya agar masyarakat tidak mudah terpancing jika mereka menjumpai isu-isu tertentu yang bernada atau berkonotasi buruk berupa hasutan, propaganda hingga provokasi dari pihak tidak bertanggung jawab tertentu.

Pasalnya, kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut jelas akan terus mengupayakan bagaimana caranya supaya warga Papua tidak menerima NKRI dan mau untuk mereka ajak dalam gerakan mereka dalam upaya memerdekakan Bumi Cenderawasih.

Selama ini, keberadaan OPM jelas sudah sangat mengusik stabilitas negara, mereka terus mengupayakan agar terjadi pcah belah pada integrasi NKRI. Padahal sejatinya bangsa ini merupakan sebuah rumah besar bagi seluruh rakyatnya secara bersama-sama termasuk warga Papua.

NKRI sendiri merupakan tempat segenap elemen bangsa untuk bisa membangun diri, semakin menata diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Tanah Papua.

Otsus yang pemerintah berikan sebagai hadiah secara khusus bagi wilayah di Bumi Cenderawasih merupakan sebuah jalan terbaik dalam membangun Tanah Papua, membangun manusia OAP dan meningkatkan mutu pendidikan di sana.

Tidak cukup sampai situ, namun pemerintah juga telah sangat optimal melakukan berbagai langkah percepatan pembangunan kesejahteraan seperti membangun dan memperbaiki akses kesehatan dan juga infrastruktur, melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan membangun masyarakat adat.

Maka dari itu, imbauan dari tokoh adat Papua harus menjadi sebuah bentuk refleksi yang mampu tertanam pada diri masing-masing setiap individu Bumi Cenderawasih agar mereka mampu tergerak untuk bersama-sama bersatu dalam upayanya menghalau pihak tertentu yang sangat ingin terus merusak persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI, yakni OPM.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Surabaya

Seluruh Proses Pemilu Usai, Jalin Rekonsiliasi Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Seputar Sumsel    Mei 15, 2024    Comment   

Seluruh Proses Pemilu Usai, Jalin Rekonsiliasi Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Oleh: Samuel Christian Galal )*

Seluruh proses Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pilpres pada Februari 2024 lalu telah usai, kini saatnya masyarakat menjalin rekonsiliasi demi mewujudkan cita-cita bangsa ke depan secara bersama-sama.

Karena hanya dengan melalui kebersamaan dan integrasi yang baik oleh berbagai elemen masyarakat, maka cita-cita bangsa sebagaimana harapan para pendiri negeri terdahulu mampu tercapai dengan optimal. Dengan kata lain, sangat penting untuk terus menjalin rekonsiliasi, utamanya pada momentum pasca pelaksanaan Pemilu.

Biasanya dalam setiap pelaksanaan Pemilu pasti akan ada saja proses dan dinamika yang berjalan, termasuk potensi terjadinya polarisasi atau perpecahan antar warga masyarakat di Indonesia. Untuk itu, kini saat yang terbaik untuk bisa menjalin rekonsiliasi secara bersama sehingga mampu mewujudkan pula cita-cita bangsa.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyampaikan bagaimana perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia ini untuk bisa menjadi negara yang beradab. Hal tersebut berada pada cita-cita bangsa sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk bisa mewujudkan seluruh cita-cita bangsa yang terkandung di dalam UUD 1945 tersebut, maka dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus berlandaskan dengan ideologi, yakni falfasah dasar negara, Pancasila.

Apa yang selama ini sudah baik, entah itu peninggalan dari para pendiri bangsa termasuk pemerintahan sebelumnya, hendaknya mampu terus dipertahankan hingga ke depan. Berkaitan dengan bagaimana tujuan, visi, misi bangsa dan negara seluruhnya tercantum dalam aline keempat Pembukaan UUD 1945.

Negara memiliki tujuan yakni menciptakan kesejahteraan, keamanan negara, kebebasan negara, termasuk juga untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Karena jika ketertiban dunia terjadi, maka bukan tidak mungkin Indonesia juga ikut menjadi sejahtera.

Oleh karena itu, sangat penting adanya sikap dari masyarakat yang tidak egois dan mementingkan diri mereka sendiri, yakni bisa saling menghormati dan bertoleransi. Suatu bangsa harus memiliki kesepakatan berkaitan dengan tujuan atau cita-cita bersama sebagai landasan bernegara.

Dengan penerapan penuh ajaran nilai Pancasila, maka masyarakat menjadi sangat toleran di tengah perbedaan yang banyak di negeri ini sehingga mampu semakin mudah mengaktualisasikan cita-cita kepahlawanan untuk menghadapi berbagai masalah ke depan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Sandi Rahmat Mandela mengatakan bahwa seluruh proses Pemilihan Umum (Pemilu) memang telah usai, maka kini saat yang sangat tepat untuk menjalin rekonsiliasi dan mampu merangkul seluruh elemen serta lapisan masyarakat.

Segenap warga masyarakat di Indonesia harus bisa saling bersatu, bekerja sama dan turun tangan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka demi mencapai cita-cita bangsa yang besar.

Terlebih, harapan tersebut berada di pundak para anak muda penerus generasi bangsa yang juga merupakan generasi pembaharu. Hendaknya mereka semua selaku generasi muda yang aktif mampu berproses dalam pembangunan demi mencapai tujuan Indonesia Emas pada tahun 20245 mendatang.

Keterlibatan para pemuda jelas akan mendatangkan optimisme masa depan yang jauh lebih cerah bagi negeri ini, sehingga banyak membawa perubahan positif yang nyata dan terus memperkuat peranan mereka sebagai agen perubahan dalam membangun masa depan bangsa.

Di sisi lain, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mendorong penuh para elite politik untuk melakukan rekonsiliasi nasional pasca Pemilu 2024.

Adanya rekonsiliasi tersebut sangat penting karena akan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan hanya itu, ketika para elite politik bersedia menjalani rekonsiliasi setelah mereka berkontestasi, maka sejatinya juga menunjukkan sikap kenegarawanan, sehingga antar satu pihak dengan lainnya mampu menjadi satu kesatuan untuk memajukan bangsa.

Langkah rekonsiliasi menjadi sangat penting untuk membangun bangsa, utamanya dalam momentum seperti sekarang ini, yakni ketika negeri ini usai menjalani Pemilihan Umum pada bulan Februari 2024 lalu, dan nantinya akan bersiap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November mendatang.

Sehingga untuk menjamin kesuksesan seluruh pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, penting bagi masyarakat untuk terus menjaga harmoni di tengah terjadinya perbedaan, yakni dengan mewujudkan langkah rekonsiliasi.

Seringkali sebenarnya perbedaan sikap dalam politik mulanya terjadi di tingkat pajabat atau partai politik dan para elite di atas saja, akan tetapi hal tersebut kemudian ikut turun dan meresap di tingkat grass root (akar tumput). Bahkan, ketika Pemilu sudah benar-benar berakhir, nyatanya segregasi dan konflik horizontal pun seolah menjadi residu yang tidak langsung hilang, itu semua merupakan tantangan besar.

Lantaran seluruh proses berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) sudah usai dan berakhir, maka kini saat yang paling tepat untuk mampu menjalin rekonsiliasi demi mewujudkan cita-cita bangsa, terlebih menyonsong pelaksanaan Pilkada serentak November 2024 mendatang.

)* Analis pada Lembaga Gala Indomedia

Program AMANAH BIN Diapresiasi Sebagai Sarana Salurkan Inovasi Pemuda Hadapi Persaingan Global

Seputar Sumsel    Mei 15, 2024    Comment   

Program AMANAH BIN Diapresiasi Sebagai Sarana Salurkan Inovasi Pemuda Hadapi Persaingan Global

Oleh: Cut Meyriska )*

Banyak pihak memberikan apresiasi tinggi pada Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) dalam berlangsungnya program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) sebagai sebah sarana untuk menyalurkan berbagai macam bentuk inovasi dari para pemuda supaya mereka bersiap dalam menghadapi adanya persaingan secara global.

Pada era kemajuan komunikasi, informasi dan digitalisasi dalam majunya jaman seperti ini, tentu menjadikan persaingan sangat ketat. Bukan hanya dalam kancah secara nasional saja, bahkan kini sudah sangat lumrah terjadi persaingan antar wilayah di dunia secara global karena sekat dan jarak sudah tidak menjadi penghalang lagi.

Maka dari itu, menjadi sangat penting adanya Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) sebagai sebuah sarana untuk menyalurkan seluruh inovasi dari para pemuda di Negeri Rencong itu.

Para pemuda memiliki status bukan hanya sebagai agent of change (agen perubahan) saja, melainkan juga sebagai seorang agent of repair (agen perbaikan) sehingga dengan demikian, mereka harus mampu berinovasi dan berprestasi agar tetap mampu relevan untuk bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini.

Kaum milenial juga harus bisa mengambil peran dan bagian mereka menjadi pembaharu dalam mengadapi revolusi industri 5.0 di jaman sekarang, yang mana kini lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih berupa Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Agar Aceh bisa mempersiapkan percepatan pembangunan, terlebih dalam kemajuan pada sektor perekonomiannya, maka sangat penting adanya sumbangsih berbagai ide kreatif dari para pemuda.

Ide kreatif dari para generasi muda itu hanya akan dapat muncul jika mereka melakukan dan bersumbangsih melalui hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu, ide kreatif juga bisa muncul tatkala seorang pemuda terbiasa melihat terjadinya suatu permasalahan melalui sudut pandang yang berbeda dan tidak menganggapnya sebagai sebuah kendala.

Kemudian akan tercipta sebuah peluang, yang mana peluang tersebut jelas sangat penting untuk terus dimanfaatkan supaya tercipta kemajuan sektor ekonomi daerah di Aceh. Seluruh hal tersebut akan sangat optimal terwujud dengan didikan dan bekal dari BIN melalui Program AMANAH.

Karena sangat pentingnya program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat tersebut, menjadikannya mendapatkan dukungan penuh dan apresiasi sangat tinggi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas yang mendukung agenda itu karena menurutnya seluruhnya menyasar pada anak muda.

Karena memang Program AMANAH secara khusus menyasar kepada para pemuda, sehingga Aceh sangat memerlukan agenda tersebut demi terciptanya pemerataan pembangunan dan pemerataan perekonomian.

Apresiasi sangat tinggi juga datang dari Ketua Lembaga Pemerdebayaan Masyarakat Aceh (LPMA) Gumarni yang menilai bahwa Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat terus berupaya untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional dan juga menciptakan para generasi muda di Negeri Rencong itu untuk menuju petani milenial.

Ketika generasi milenial bisa ikut bertani juga, tentunya ke depannya akan membawa kesuksesan pada bidang pertanian lantaran tidak hanya dijalankan oleh orang tua saja, sehingga kemajuan daerah akan ikut terwujudkan.

Pola-pola pendidikan dan juga pembekalan kepada para pemuda itu harus terus berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat Aceh mampu tumbuh dan angka kemiskinan di sana juga tertekan dengan maksimal. Bukan hanya untuk mengelola besarnya potensi pada dunia pertanian saja, namun potensi pada sektor minyak gas (migas) juga harus terkelola dengan baik.

Sementara itu, dukungan juga datang dari Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Dr. Ir. Marwan menyampaikan bahwa Program AMANAH bertujuan untuk melakukan pengembangan dan juga pembinaan bagi para pelaku pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melihatkan mentor yang sangat terlatih dan berpengalaman di berbagai bidang usaha.

Jelas saja bahwa kehadiran program inisiasi lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan itu akan sangat membantu peningkatan perekonomian di Aceh. Selain itu, juga bisa memberikan kesempatan khusus bagi para generasi muda Serambi Mekkah agar mereka dapat berkontribusi sevata aktif dalam mengembangkan wirausaha.

Di sisi lain, Sekretaris Umum Brigade Nasional Provinsi Aceh Delky Nofrizal Qutni juga mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung penuh berlangsungnya Program AMANAH karena sangat membantu kaum muda di Negeri Rencong itu.

Berbagai macam bekal dan pelatihan hingga didikan terus mereka terima sehingga mereka akan mampu meningkatkan kreativitasnya, inovasi serta semakin mengoptimalkan minat yang besar untuk bergerak pada berbagai bidang seperti fashion, industri kreatif, peternakan, perikanan dan lain sebagainya.

Persiapan untuk menghadapi persaingan global pada era sekarang ini memang harus sangat matang terjadi. Salah satu bentuknya yakni melalui Program AMANAH, maka dari itu tidak heran mengapa banyak pihak memberikan dukungan penuh dan apresiasi tinggi mereka kepada BIN selaku lembaga yang menginisiasi agenda tersebut.

)* Mahasiswa Fakultas Ekonomi asal Aceh

Jaga Bersama Kedamaian Papua, Waspadai Provokasi TPNPB OPM pada Aparat Keamanan

Seputar Sumsel    Mei 15, 2024    Comment   

Jaga Bersama Kedamaian Papua, Waspadai Provokasi TPNPB OPM pada Aparat Keamanan

Oleh: Feri Yoku

Seluruh masyarakat harus terus mewaspadai adanya provokasi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) pada aparat keamanan. Dengan peningkatan kewaspadaan akan adanya narasi provokatif tersebut, menjadi upaya untuk menjaga kedamaian Bumi Cenderawasih secara bersama-sama.

Kebersamaan dalam menjaga terus kedamaian dan ketenteraman di provinsi paling Timur Indonesia itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena tidak akan berjalan dengan maksimal jika hanya beberapa pihak saja yang mengupayakannya, sehingga memang semua pihak harus mengawalnya.

Kewaspadaan akan adanya beragam isu atau narasi yang bernada provokasi dan juga propaganda dari TPNPB OPM selalu saja menggiring opini publik demi kepentingan mereka dan kelompoknya sendiri, terlebih, mereka selalu menyerang aparat keamanan RI yang selalu mengorbankan serta mempertaruhkan nyawanya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat salah satu unggahan yang sangat provokatif dan berisi propaganda sangat menyesatkan yang jelas berupaya untuk menggiring opini publik di media sosial, agen propagandis dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut bahwa seolah-olah warga masyarakat Bumi Cenderawasih lebih takut kepada aparat keamanan daripada kepada OPM.

Padahal sudah sangat jelas, selama ini Organisasi Papua Merdeka terus saja berbuat ulah dengan berbagai macam tindakan sangat keji serta biadab mereka yang tidak jarang menjadikan masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP) yang tidak berdosa pun menjadi korbannya.

Jika sudah demikian, maka jelas teror terus merajalela di tengah masyarakat, warga menjadi sangat ketakutan bahkan hanya untuk melakukan beberapa aktivitas atau pekerjaan sehari-hari mereka karena terbayang-bayang dengan kekejaman OPM.

Sehingga warga masyarakat lebih memilih untuk berlindung ke tengah hutan, terlebih jika mengetahui bagaimana sifat dari para anggota TPNPB OPM yang kerap kali melancarkan serangan secara membabi buta tanpa pandang bulu.

Tentunya warga masyarakat yang tidak ingin sanak keluarganya menjadi korban, akan lebih memilih untuk berlindung di hutan ketika terjadi serangan atau ketika mereka melihat keberadaan dari Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Papua, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan bahwa warga di Desa Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah meninggalkan kampung halaman mereka untuk berlindung di hutan maupun kampung tetangga.

Para warga yang berangkat ke hutan dan kampung tetangga itu sekedar mengamankan diri mereka karena adanya adu tembak antara aparat keamanan dengan TPNPB OPM yang sangat kejam dan membabi buta tersebut.

Selain itu, kelicikan dari gerombolan separatis musuh negara tersebut juga mereka menggunakan strategi penyerangan dengan pola gerilya, yakni masuk dan berbaur atau berlindung di tengah masyarakat lalu melakukan penyerangan.

Menjadi hal yang sangat wajar apabila warga masyarakat sipil di Tanah Papua merasa terancam dan terintimidasi karena banyaknya teror yang TPNPB OPM gencarkan kepada mereka, maka dari itu warga berupaya menyelamatkan diri.

Berkat aksi cepat tanggap dan tindak tegas dari aparat keamanan, yakni dari Prajurit TNI Jajaran Komando Operasi TNI Hebema beserta Satggas Nanggala Kopassus Damai Cartenz, akhirnya mampu mereduksi kekejaman OPM sehingga karena keberhasilan tersebut mencegah masyarakat Pogapa untuk berlindung ke hutan atau kampung tetangga.

Setelah situasi dipastikan kondusif, aparat keamanan gabungan juga terus melancarkan langkah praktif untuk mengamankan wilayah Distrik Homeyo dari kemungkinan serangan susulan atau gangguan OPM.

Contoh lain dari bagaimana kebengisan, kebiadaban dan kekejian gerombolan teroris di Bumi Cenderawasih tersebut yakni adanya tindak penyiksaan yang baru-baru ini mereka lancarkan, yakni dari Kelompok Undius Kogoya yang menangkap salah satu masyarakat di Paniai.

OPM menangkap Elgo Gobai yang sehari-hari menjadi Kepala Kampung Odiyai Distrik Paniai Timur. Dengan sangat kejam, gerombolan dari Undius Kogoya tersebut memperlakukan seorang kepala kampung yang juga merupakan warga masyarakat sipil.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan mereka menangkap serta menyiksa Elgo sehingga menambah deretan panjang daftar kebiadaban dan kekejaman Organisasi Papua Merdeka yang sangat merugikan warga masyarakat sipil.

Justru karena banyaknya tindakan kekerasan yang sangat biadab dari OPM tersebut, menjadikan upaya pembangunan dan percepatan peningkatan kesejahteraan yang pemerintah lakukan juga sangat terganggu.

Berbagai tindakan Organisasi Papua merdeka telah banyak sekali menimbulkan rasa sakit dan trauma mendalam kepada warga masyarakat OAP serta sangat tidak berprikemanusiaan. Hal tersebut merupakan bentuk kesalahan moral yang sangat serius karena menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai niat mereka yakni memisahkan diri dari NKRI.

Di sisi lain, mereka juga terus berupaya untuk mengadu domba persepsi atau opini publik dengan aparat keamanan yang justru terus berjibaku demi kedamaian dan ketentraman Bumi Cenderawasih.

Maka dari itu, segenap elemen bangsa harus bisa secara bersama-sama bahu-membahu dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman di Bumi Cenderawasih, salah satu caranya yakni dengan mewaspadai adanya provokasi dari TPNPB OPM pada aparat keamanan yang hanya bertujuan untuk mengadu domba dan mengubah persepsi publik saja.

*) Mahasiswa Universitas Papua (Unipa)

Akademisi Harap Pilkada Jadi Ajang Pendewasaan Politik dan Demokrasi

Seputar Sumsel    Mei 15, 2024    Comment   

Akademisi Harap Pilkada Jadi Ajang Pendewasaan Politik dan Demokrasi

Oleh: Naomi Leah Christine )*

Akademisi berharap agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mampu menjadi ajang pendewasaan politik dan demokrasi bagi seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia.

Karena memang sangat penting bagi masyarakat untuk menyikapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sikap yang dewasa serta siap untuk menjunjung tinggi demokratisasi di negeri ini.

Pasalnya, memang bangsa Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi, yakni terdapat pemilihan langsung oleh rakyat kepada para calon pemimpin mereka, tidak terkecuali pada daerahnya masing-masing, yakni melalui ajang Pilkada.

Akan tetapi, di tengah jaman yang semakin maju seperti sekarang ini, yakni informasi, komunikasi dan teknologi semakin di depan, maka menjadikan hampir setiap sektor di kehidupan menjadi serba digital.

Termasuk pula, dalam demokrasi, yang mana kini terdapat sebuah istilah ‘demokrasi digital’ yang sangat identik dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses politik, tidak menutup kemungkinan juga terjadi mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini publik dan sebagainya.

Dengan ketersediaan akses yang sangat luas dan mudah bagi siapapun tersebut, menjadikan seluruh masyarakat juga, baik mereka sadar atau tidak, masuk ke dalam situasi yang sangat politis sehingga banyak bermunculan ruang publik secara virtual untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam merepresentasikan kehendaknya termasuk dukungan atau kecondongan politik.

Dengan demikian, maka sangat tinggi pula potensi akan terjadinya disrupsi demokrasi. Karena melalui dunia digital atau media sosial, banyak pesan politik terdistribusi mesi tanpa kehadiran pelaku politik secara langsung.

Maka dari itu, kedewasaan dalam berpolitik menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk menyikapi adanya kontestasi serta ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Terlebih, beberapa waktu lalu sebenarnya masyarakat juga telah berhadapan dengan adanya kontestasi berskala nasional dalam Pemilu Pilpres 2024.

Sebenarnya mungkin beberapa dari masyarakat sendiri sudah tidak asing dengan bagaimana kemunculan brbagai praktik fitnah, ujaran kebencian, hoaks serta politik identitas, terlebih di ruang digital yang semakin mumupuk benih akan polarisasi terjadi.

Jelas sekali apabila dengan adanya situasi tersebut namun masyarakat tidak mampu dewasa dalam menyikapinya, maka akan semakin merusak citra demokrasi negeri ini. Karena sejatinya dewasa dalam berpolitik adalah terjadi keserasian antara kematangan bertindak dan berpikir, attinya segala tindakan serta pikiran tidak sampai mengantarkan ke hal yang bersifat amoral atau melenceng dari nilai demokrasi.

Terkait hal tersebut, Dosen Tetap Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, Anang Puji Utama sangat optimis bahwa dengan pelaksanaan Pilkasa serentak yang akan berlangsung pada sebanyak 548 daerah, yang terdiri dari sebanyak 415 kabupaten dan 98 kota serta 37 provinsi di seluruh Indonesia, maka mampu membawa dampak positif.

Dampak positif dari pelaksanaan Pilkada serentak 2024 adalah akan terjadi integrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik dari pusat ataupun daerah di Indonesia sehingga proses eksekusinya akan lebih optimal.

Bukan hanya itu, Pilkada serentak 2024 juga memiliki arti yang sangat penting bagi pembelajaran demokrasi negeri ini, termasuk pula bagi parat penegak hukum dan keamanan serta pemerintah harus terus secara maksimal melaksanakan pesta demokrasi yang aman, damai dan berkualitas.

Upaya mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai tersebut, salah satunya adalah mengantisipasi persoalan keamanan nasional, utamanya yang berhubungan dengan Pilkada serentak, yakni adanya kemungkinan atau potensi konflik sosial di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo mengatakan masyarakat harus bersiap dalam melangsungkan Pilkada serentak 2024 mendatang, termasuk seluruh partai politik (parpol) agar dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak membentuk polarisasi di tengah warga.

Masyarakat mampu berkaca dari bagaimana banyaknya pengalaman Pemilu yang pernah berlangsung di Indonesia sebelumnya, yang mana dalam kontestasi politik biasanya selalu terjadi potensi pemilu eskalasi ketegangan politik, serta sangat rentan adanya konflik horizontal.

Tidak hanya kepada masyarakat saja, namun seluruh peserta dalam Pilkada termasuk partai politik hendaknya mampu terus mengedepankan kesantunan dalam berpolitik, serta mampu menbuang jauh-jauh dikotomi politik yang semakin menyebabkan perpecahan serta kutub-kutub berseberangan.

Semua elemen masyarakat hendaknya mampu menjadikan ajang Pilkada mendatang sebagai bagian yang sangat penting dari proses pendewasaan politik dan proses pematangan demokrasi di Indonesia.

Jangan sampai terjadi politik identitas yang semakin membentuk polarisasi di tengah masyarakat dengan membawa isu agama, suku, ras yang jelas sangat mencederai citra demokrasi bangsa ini.

Kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa harus terus menjadi prioritas utama setiap pihak agar pelaksanaan setiap proses politik termasuk Pilkada serentaj 2024 mendatang menjadi ajang pendewasaan politik dan demokrasi di Indonesia.

)* Analis pada Lembaga Media Inti Nesia

Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Khilafah di Kalangan Mahasiswa dan Generasi Muda

Seputar Sumsel    Mei 15, 2024    Comment   

Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Khilafah di Kalangan Mahasiswa dan Generasi Muda

Oleh Nur Aini )*

Dalam menghadapi maraknya wacana tentang khilafah di Indonesia, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam serta sikap yang bijaksana. Isu mengenai penyebaran paham radikal atau gerakan khilafah telah menciptakan polarisasi dalam masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung khilafah sebagai bentuk penegakan syariat Islam, sementara yang lain cemas terhadap keragaman bangsa dan kerukunan sosial yang terancam.

Untuk itu, diperlukan edukasi komprehensif tentang substansi dan implikasi wacana khilafah. Upaya ini bukan hanya sekadar diskursus keislaman, tapi juga tentang dampaknya terhadap keragaman kehidupan berbangsa. Semua pihak perlu membuka pikiran terhadap berbagai pandangan, sehingga dapat mencari titik tengah yang terbaik bagi kepentingan bersama.

Pentingnya sikap kritis terhadap narasi khilafah tidak dapat dilebih-lebihkan. Khilafah di Indonesia tidak mewakili suara umat Islam secara keseluruhan, dan implementasinya tidak memberikan kesejahteraan yang dijanjikan. Sebaliknya, ideologi khilafah justru dapat menyebabkan perpecahan, kemunduran negara, dan kerusakan sosial yang luas.

Ketika ghirah keislaman tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, hal ini dapat membahayakan makna sebenarnya dari agama tersebut. Begitu pula kecemasan terhadap masa depan negara, jika tidak dibarengi dengan upaya memahami dan memperkuat sistem pemerintahan yang ada, bisa berujung pada konflik sosial yang merugikan.

Oleh karena itu, penanganan serius terhadap penyebaran narasi khilafah adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sebab, masalah ini bukan hanya soal agenda pemerintah atau aparat keamanan, tapi juga merupakan tugas moral kita semua pihak untuk menjaga kedamaian dan keselamatan negara. Lebih dari itu, pencegahan terhadap penyebaran ideologi khilafah juga tentang menyelamatkan makna Islam dari penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin merusak tatanan masyarakat.

Menghadapi tantangan penyebaran radikalisme, masyarakat harus bersatu, menjaga keragaman, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya. Dengan demikian, bangsa ini dapat menghadapi penyebaran ideologi khilafah dengan kebijaksanaan dan kesadaran yang kuat, serta mencegah kerusakan yang lebih lanjut bagi agama serta negara.

Dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal, kolaborasi dan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dengan tegas mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mengidentifikasi dan mencegah ideologi radikal yang merambah di bawah tanah.

Meskipun beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mengusung ideologi radikal telah dibubarkan, tetapi propaganda khilafah dan semangat untuk merombak sistem pemerintahan masih terus beredar, terutama di lingkungan pendidikan.

Tantangan terbesar dalam menghadapi ideologi radikal adalah kesadaran masyarakat. Sebagian orang mungkin meremehkan bahaya yang sebenarnya ada, atau bahkan menilai hal ini sebagai pengalihan isu. Namun, polarisasi kelompok radikal dan upaya mereka untuk memojokkan pemerintah sebagai penindas merupakan fakta yang nyata.

Prof. Sri Yunanto, M.Si., PhD. selaku Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengingatkan kepada semua pihak bahwa pergerakan kelompok pro khilafah masih tetap eksis di Indonesia. Prof. Yunanto menjelaskan, seperti halnya gerakan clandestine yang pernah ada di belahan dunia mana pun, pembubaran Ormas seperti HTI tidak membuat geliat para aktivisnya mati, namun aktivitasnya tetap berjalan di bawah permukaan.

Mengingat visi Indonesia Emas pada tahun 2045 yang membutuhkan kesiapan generasi muda, Prof. Yunanto menyoroti bahwa visi ini hanya bisa dicapai jika anak muda Indonesia memiliki ketahanan pada ideologi transnasional. Alangkah sia-sianya jika punya banyak warga yang pintar dan terampil, namun lemah secara ideologinya, bahkan cenderung anti Pancasila.

Maka dari itu, Prof. Yunanto menegaskan, persiapan Indonesia yang ditanamkan kepada anak mudanya tidak cukup soal intelektual, skill, sosial, dan psikologi. Pemerintah dan masyarakat juga harus serius untuk membekali generasi muda Indonesia dalam aspek ideologinya yang dimulai dari empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 1945.

Pendidikan menjadi salah satu titik krusial dalam perang melawan propaganda radikal. Kampus umum, yang sering kali menjadi sasaran empuk, harus menjadi fokus utama dalam penyebaran dakwah moderasi. Sayangnya, narasi moderasi beragama seringkali terbatas hanya pada lingkungan keagamaan sendiri, sementara kampus umum tetap kering dengan iklim moderasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenag dan Kemendikbud perlu bermitra secara efektif, meluas, dan berkelanjutan. Moderasi beragama tidak boleh hanya menjadi wacana di kalangan keagamaan, namun juga harus merambah ke kampus umum agar propaganda khilafah bisa dihentikan dengan efektif.

Tanggung jawab ini tidak hanya ada pada pemerintah. Setiap individu yang peduli dengan kedamaian dan kemajuan bangsa juga harus turut serta dalam memerangi penyebaran ideologi radikal ini. Kampus umum harus menjadi wilayah yang dilindungi, bukan sasaran empuk bagi propaganda yang berpotensi mengancam kedamaian dan kestabilan negara.

Dengan kesadaran bersama dan tindakan nyata dari semua pihak, kita dapat bersama-sama mencegah penyebaran ideologi radikal di bawah tanah yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak sebagai bagian dari masyarakat yang beradab dan damai.

)* Penulis merupakan pengamat pendidikan

Keindahan dan Kekayaan Budaya Siap Sambut World Water Forum

Seputar Sumsel    Mei 15, 2024    Comment   

Keindahan dan Kekayaan Budaya Siap Sambut World Water Forum

Oleh : Khalilah Nafisah )*

Jelang World Water Forum ke-10 (WWF) di Bali tanggal 18-25 Mei 2024, persiapan menyambut para peserta dari seluruh dunia terus dimatangkan. Pemerintah Pusat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan sejumlah pihak memastikan acara ini berjalan sukses. Ratusan delegasi diperkirakan hadir, persiapan yang matang sangat penting untuk menjaga kelancaran acara dan memberikan pengalaman terbaik kepada para peserta.

Bali dipilih sebagai tempat penyelenggaraan World Water Forum dengan mengangkat tema 'Air untuk Kesejahteraan Bersama' atau “Water For Shared Prosperity”, karena keindahan alamnya dan budaya yang kaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra memaparkan pelaksanaan WWF di Bali merupakan kepercayaan internasional atas suksesnya berbagai event internasional yang diselenggarakan di Bali.

Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mengungkap Pemprov Bali akan melaksanakan event tersendiri bertajuk 'BALI NICE' untuk menunjukkan kepada delegasi bahwa Bali memiliki culture atau budaya dalam memuliakan air melalui pelaksanaan. 'BALI NICE' akan ditunjukkan dengan upacara Segara Kerthi beserta ritual dan pertunjukan budaya di kawasan Pantai Bali Turtle Island Development (BTID) bertepatan dengan perayaan Tumpek Uye, 18 Mei 2024 ini. Adapun upacara ini bertujuan untuk memohon anugerah Tuhan agar laut bersih secara niskala untuk keharmonisan ekosistem di laut.

Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 yang juga Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan World Water Forum  menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama menyatakan persiapan untuk World Water Forum ke-10 semakin matang, dengan fokus pada penyediaan fasilitas dan layanan terbaik bagi para tamu. Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dipilih sebagai tempat utama acara, menawarkan infrastruktur yang memadai dan lokasi strategis.

Selain itu, Bali juga memiliki keunggulan dalam hal keindahan alam dan destinasi wisata yang menarik. Para peserta forum akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi pulau ini dan menikmati budaya lokal yang unik, sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus mempromosikan Bali sebagai destinasi pariwisata dan acara internasional.

Setya Utama menekankan bahwa Indonesia siap menyambut tamu World Water Forum ke-10 dengan keramahtamahan dan kekayaan budaya. Hospitality Indonesia dikenal luas, dan pemerintah ingin memastikan para peserta merasa disambut dengan hangat selama acara berlangsung. Persiapan meliputi penyediaan akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya untuk memastikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi para tamu.

Ketua Bidang V Fair and Expo World Water Forum ke-10 yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga menyoroti kekayaan budaya Indonesia yang akan menjadi bagian penting dari World Water Forum.

Pertunjukan budaya, pameran seni, dan acara lainnya akan disiapkan untuk memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada para peserta yang menjadi kesempatan untuk memperlihatkan keunikan dan keragaman budaya Indonesia sekaligus mempromosikan pariwisata.

World Water Forum ke-10 memiliki jadwal yang padat dengan berbagai tema dan rangkaian acara yang dirancang untuk membahas isu-isu penting terkait air dan sanitasi. Forum ini akan menyajikan 290 sesi atau acara paralel yang membahas berbagai topik, seperti keamanan air, pengurangan risiko bencana, tata kelola air, kerja sama regional, dan inovasi teknologi. Dengan banyaknya sesi dan tema yang beragam, para peserta dapat memilih acara yang paling relevan dengan minat dan keahlian.

Forum ini juga mencakup diskusi tingkat tinggi dengan para pemimpin negara dan menteri, serta acara yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Para delegasi memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, serta mengembangkan pengetahuan dan praktik terbaik dalam tata kelola air dan sanitasi.

Persiapan untuk World Water Forum tidak hanya mencakup aspek budaya dan tema, tetapi juga logistik dan keamanan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak berwenang lokal untuk memastikan bahwa semua aspek logistik berjalan lancar, termasuk penyediaan transportasi bagi para peserta, pengaturan lalu lintas, dan pengelolaan keamanan selama acara berlangsung. Keamanan adalah prioritas utama, dan langkah-langkah telah diambil untuk memastikan keselamatan para tamu dan kelancaran acara.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, World Water Forum ke-10 di Bali diharapkan menjadi acara yang sukses dan berkesan. Para peserta pastinya memiliki kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu penting terkait air dan sanitasi, serta menikmati keindahan dan kekayaan budaya Bali. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperlihatkan keramahtamahan dan komitmennya terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.

Menjadi tuan rumah memberi Indonesia kesempatan untuk mempromosikan praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan air, serta membuka peluang untuk memperkuat hubungan internasional dan membuka jalur kolaborasi baru.

)* Penulis adalah aktivis kepemudaan