Putusan MK Dalam Sidang Sengketa Bukti Pemilu Berjalan Demokratis

Seputar Sumsel    April 26, 2024    Comment   

Putusan MK Dalam Sidang Sengketa Bukti Pemilu Berjalan Demokratis

Oleh : Amanda Islan )*

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah fondasi utama dari sebuah sistem demokrasi yang sehat. Namun, ketika sengketa muncul terkait dengan integritas dan keabsahan pemilihan, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting untuk menegakkan aturan dan keadilan. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang monumental dalam kasus sengketa bukti pemilu, mengukuhkan prinsip demokrasi dan menjaga kredibilitas proses pemilihan.

MK telah resmi memutus sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Putusan itu dibacakan pada Senin (22/4) tepat 14 hari kerja setelah gugatan diajukan. Setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, MK menyatakan bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ditolak.

Pilkada Damai Membutuhkan Keterlibatan Semua Pihak

Seputar Sumsel    April 26, 2024    Comment   

Pilkada Damai Membutuhkan Keterlibatan Semua Pihak

Oleh: Mayang Dwi Andaru )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu momen krusial dalam agenda demokrasi Indonesia yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak untuk memastikan jalannya yang damai, transparan, dan bermartabat.
 
Sebagai bagian dari proses demokrasi, Pilkada tidak hanya menguji kemampuan penyelenggara dalam mengorganisir suatu kontes politik, tetapi juga menggambarkan kematangan politik dan kedewasaan masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah.

Keberadaan Papua dalam NKRI Bukti Nyata Persatuan Rakyat pada Panji Bhineka Tunggal Ika

Seputar Sumsel    April 26, 2024    Comment   

Keberadaan Papua dalam NKRI Bukti Nyata Persatuan Rakyat pada Panji Bhineka Tunggal Ika

Oleh : Rezka A )*

Papua, adalah wilayah di ujung timur Indonesia, selalu menjadi pembahasan hangat mengenai keberadaan dan integrasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, di balik dinamika yang terjadi, terdapat fakta tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI, dan persatuan bangsa di bawah Panji Bhineka Tunggal Ika adalah bukti nyata keberadaan Papua dalam NKRI.

Dalam perspektif hukum internasional, posisi Indonesia atas integrasi Papua cukup dimana hasil Pepera 1969 telah di setujui oleh mayoritas anggota dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dimana, proses dimulai pada tahun 1963 dengan penyerahan kedaulatan Papua dari Belanda ke Indonesia melalui New York Agreement pada tahun 1969.

Implementasi UU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Perekonomian

Seputar Sumsel    April 26, 2024    Comment   

Implementasi UU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Perekonomian

Oleh : Rivka Mayangasari*)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, sejumlah pihak termasuk dari lembaga pemeringkat internasional terpercaya sangat yakin terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang tetap kuat. Apresiasi tersebut perlu untuk disyukuri mengingat Pemerintah sendiri melakukan berbagai terobosan-terobosan termasuk implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) menilai kinerja perekonomian Indonesia tetap kuat. Penanaman Modal Asing (PMA) juga terus meningkat didukung oleh perbaikan iklim investasi, serta kinerja transaksi berjalan dalam menghadapi tantangan dari penurunan harga komoditas. Selain itu, JCR juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5 persen, didukung oleh konsumsi swasta dan investasi. Implementasi UU Cipta Kerja dipandang mampu meningkatkan PMA antara lain untuk pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara.

Aparat Keamanan Mulai Babak Baru Dalam Menumpas OPM dari NKRI

Seputar Sumsel    April 26, 2024    Comment   

Aparat Keamanan Mulai Babak Baru Dalam Menumpas OPM dari NKRI

Oleh: Ado Yohameyo )*

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam. Keberagaman ini kadang-kadang dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan di antara masyarakat. Salah satu konflik yang telah lama berlangsung di Indonesia adalah konflik antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

OPM adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan untuk memisahkan Papua Barat dari Indonesia. Organisasi ini telah aktif sejak tahun 1965 dan telah melakukan berbagai serangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur di Papua Barat. Konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materiil bagi masyarakat di daerah tersebut.

AMN Manado Bantu Generasi Muda Raih Mimpi Besar

Seputar Sumsel    April 26, 2024    Comment   

AMN Manado Bantu Generasi Muda Raih Mimpi Besar

Oleh : Alvian Manopo )*

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado siap membantu seluruh generasi muda penerus bangsa untuk bisa meraih mimpi besar mereka dan mengharumkan nama Indonesia hingga kancah dunia.

Tentunya sebagai kaum muda, pastinya memiliki banyak sekali angan-angan atau mimpi besar yang ingin tercapai kelak di kemudian hari. Maka dari itu, menjadi sangat penting pula bagi mereka dalam memilih lembaga tempat kaderisasi yang terbaik untuk membimbing mereka.

Seluruh Pihak Harus Terima Hasil Putusan Sidang MK

Seputar Sumsel    April 24, 2024    Comment   

Seluruh Pihak Harus Terima Hasil Putusan Sidang MK

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, pada 22 April 2024. Agenda persidangan tersebut adalah pengucapan putusan untuk dua perkara, yakni yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Setelah hasil sidang PHPU Pilpres 2024 diumumkan, tidak ada lagi perkara Pilpres yang harus diperdebatkan oleh publik. Seluruh pihak harus bisa menerima hasil putusan sidang MK terkait sengketa Pilpres 2024 secara bijaksana dan lapang dada.

Diketahui, gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Adapun dalam permohonannya, kedua pasangan ini pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.