Akhirnya, Bupati Muba setujui Raperda hak keuangan dan administratif DPRD

Akhirnya, Bupati Muba setujui Raperda hak keuangan dan administratif DPRD

0

Seputarsumsel.com-Muba,
Di Rapat Paripurna Masa Persidangan II Rapat ke-21, dalam rangka Pendapat Bupati Terhadap Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Muba, Selasa (11/7), akhirnya Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex nyampein tanggapan persetujuan lho, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muba.

Rapat ini sendiri dihadiri oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi dan pimpinan FKPD serta para OPD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba. Kata Dodi, ia sepakat membentuk Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muba. Alasannya kenapa ya?

“Karena ini merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Nah, kemudian Perda yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 paling lambat tiga bulan terhitung sejak diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017,” jelasnya panjang lebar.

So, tahu sendiri kan kalo berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD beserta perubahannya, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dicabut dan dinyatakan gak berlaku lagi.

Ia juga nambahin nih, persetujuan ini juga demi pembangunan berkelanjutan yang ada di Muba. “Atas nama Pemkab Muba, kami menyambut baik dan sependapat atas Raperda tersebut dan memandang perlu atas diusulkannya Perda atas hak keuangan dan administratif bagi ketua dan anggota DPRD, ini lebih difokuskan untuk meninngkatkan kinerja DPRD Kabupaten Muba, tentunya berdampak kontribusi yang baik untuk jalannya pembangunan di Kabupaten Muba, “ujar Dodi.

(Teks dan Foto : RuL/HMS Doc/17)

Your email address will not be published. Required fields are marked *