Bakal ada objek wisata baru di Muba, yakni Danau Ulak Lia dan Waterfront Sekayu

Bakal ada objek wisata baru di Muba, yakni Danau Ulak Lia dan Waterfront Sekayu

0

Seputarsumsel.com-Muba,
Selain pembangunan infrastruktur, ternyata sidang paripurna masa persidangan II rapat ke – 24 terhadap penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muba tahun anggaran 2016, juga bahas soal pembangunan kawasan wisata lho. Seperti destinasi Objek wisata Danau Ulak Lia dan Waterfront Sekayu. Wah.. kayaknya menarik nih!

Iya, destinasi Objek wisata Danau Ulak Lia itu bakal dikerjakan mulai tahun depan lho. Rencananya, bakal ada pembangunan pengaspalan jalan masuk. Nah, dengan adanya jalan masuk ini diharapkan akan mempercepat proses terbentuknya destinasi wisata Ulak Lia yang pada gilirannya akan diikuti dengan pembangunan sarana-sarana wisata berupa saung (Gazebo), dermaga, rumah makan dan lain-lain.

“Disamping itu untuk pengelolaan sarana dan prasarana wisata air di Danau Ulak Lia akan bekerjasama dengan pihak ketiga (investor). Tentunya hal ini akan mengurangi beban APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwista di Kabupaten Muba,” tukas Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi, saat menghadiri sidang paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Muba, Rabu (12/7), dengan agenda menyampaikan jawaban / penjelasan menanggapi pemandangan umum dan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba.

Then, soal objek wisata Waterfront Sekayu, pengelolaannya kedepan telah diatur dalam Perda tentang pajak dan retribusi daerah, yang menjadi salah satu objek retribusi yang akan dikenakan pada pihak pemakai arena Waterfront tersebut.

Belanja tak terduga dan pajak

Menanggapi fraksi partai PAN terkait dengan penggunaan belanja gak terduga dalam APBD, sebagaimana tercantum dalam Permendagri no 13 tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 48 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa, belanja gak terduga merupakan belanja kegiatan yang sifatnya gak biasa atau gak diharapkan berulang, contohnya nih seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang gak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Nah, soal pajak yang disampein fraksi Partai Golkar, pengendalian atas pajak daerah yang belum memadai, kedepan akan lebih melakukan pengendalian dan pengawasan atas pendapatan pajak daerah. Kalo mengenai penetapan peserta atau calon penerima santunan kematian, program asuransi kematian pada tahun 2016 diperuntukan bagi seluruh masyarakat Muba lho, dan data penduduk yang diikutsertakan sebagai peserta asuransi berdasarkan data kependudukan yang ada di Disdukcapil Muba.

Kemudian, mengenai pengeloaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP atau Puskesmas, ternyata nih pengelolaan dana tersebut belum memadai, karena penyerapan anggaran yang gak maksimal disebabkan oleh kunjungan pasien dibawah target dan kegiatan home visit juga gak dilaporin. Selain itu, registrasi pasien masih manual gak melalui aplikasi BPJS. Hal ini dikarenakan koneksi internet yang gak baik, sehingga dalam database BPJS kunjungan pasien masih rendah berakibat transfer dana kapitasi yang gak maksimal.

“Dan terkait dengan penatausahaan dan pengamaan barang milik daerah belum tertib, kedepan kami akan melakukan pembenahan aset secara berkala terhadap pencatatan maupun keberadaan fisiknya, serta telah memerintahkan kepada kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya sehingga menjadi lebih tertib sesuai ketentuan yang berlaku, “ujar Beni panjang lebar.

(Teks dan Foto : RuL/HMS Doc/17)

Your email address will not be published. Required fields are marked *