DPR RI Pastikan Peran Indonesia Jaga Stabilitas Kawasan Dalam Sidang Umum AIPA ke-44

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai tuan rumah General Assembly ASEAN Inter-Parlementary Assembly (AIPA) ke-44 di Jakarta mengawal dan memastikan AIPA berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Desk Kerjasama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

"Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA agar menjaga kawasan ASEAN,yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya," ujar Putu.

Menurutnya, saat ini banyak kekuatan besar global yang berupaya masuk dan memepengaruhi kawasan, sehingga parlemen ASEAN harus responsif untuk dapat mengawal berbagai tantangan ASEAN.

"Jadi kita tidak perlu kekuatan besar lainnya datang untuk mengintervensi permasalahan kita di ASEAN, kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN," tuturnya.

Dalam momentum sidang umum AIPA ini, Indonesia dapat memberikan pengaruhnya kepada parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terciptanya stabilitas di kawasan regional dengan saling memberikan kekuatan dan dukungan satu sama lain, ucapnya.

"Tidak langsung berafiliasi dengan kekuatan besar di luar ASEAN, tapi yang pertama adalah ASEAN first, family of ASEAN. Jadi, solidaritas mereka yang pertama dan utama itu ASEAN. Apalagi, Indonesia adalah kakaknya dari negara-negara yang berada di kawasan ASEAN," jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan banyak isu-isu sentral yang dibahas pada Sidang Umum AIPA ke-44, mulai dari ekonomi, sosial, energi terbarukan, hingga isu global.

"Juga masalah sosial dan ekonomi, ibu dan anak, kesejahteraan perempuan pascapandemi, pendidikan anak itu akan menjadi satu isu penting yang akan dibicarakan pada sidang AIPA," ucapnya.

Termasuk, tambah dia, pembahasan terkait konflik di Myanmar agar "Five-Point Consensus" diimplementasikan oleh negara tersebut, sebagaimana yang menjadi komitmen parlemen maupun negara-negara ASEAN.

"Kemudian bagaimana isu Myanmar itu kemudian lima komitmen yang sudah disuarakan oleh ASEAN itu bisa segera dilaksanakan oleh Myanmar, sehingga Myanmar bisa segera mendapatkan perdamaian seperti yang diharapkan," pungkasnya.

(*)