Pemerintah Tambah Kuota Untuk Jamin Ketersediaan Beras

Oleh : Arzan Malik Narendra )*

Kebutuhan pokok, seperti beras, selalu menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Di tengah tantangan yang dihadapi, Pemerintah Indonesia melalui berbagai langkah strategisnya, terus berupaya memastikan ketersediaan beras yang mencukupi bagi seluruh warganya.

Salah satu langkah signifikan yang baru-baru ini diumumkan adalah penambahan kuota impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, memastikan bahwa dari kuota tambahan tersebut, 500 ribu ton beras akan tiba di Indonesia pada pertengahan Desember 2023.

Meskipun demikian, pertanyaan muncul terkait distribusi beras impor ini serta kekhawatiran seputar isu beras sintetis. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita akan merangkul pandangan dari berbagai narasumber dan mengeksplorasi dampak dari penambahan kuota impor beras ini.

Menurut Budi Waseso, yang akrab disapa Buwas, sebanyak 500 ribu ton beras impor tersebut berasal dari berbagai negara. Dalam upaya untuk menghadapi kekeringan panjang El Nino, Pemerintah telah memutuskan untuk menambah impor beras sebanyak 1,5 juta ton.

Dalam situasi ini, Arief Prasetyo Adi, yang bertindak sebagai Menteri Pertanian ad interim, telah menggarisbawahi signifikansi dari penambahan impor beras tersebut dalam menjaga pasokan beras yang memadai di dalam negeri.

Pernyataannya mencerminkan tekad pemerintah untuk mengatasi dampak dari musim kekeringan dan memastikan ketahanan pangan nasional. Ia menekankan bahwa penambahan 1,5 juta ton beras impor adalah langkah penting untuk memberikan dukungan lebih lanjut.

Namun, isu distribusi beras impor juga menjadi perhatian penting. Menurut Buwas, beras impor telah disalurkan ke seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini menciptakan situasi unik di mana satu-satunya wilayah yang belum menerima beras impor adalah NTB.

Dirut Bulog menyatakan bahwa stok beras di NTB cukup aman, dan pihaknya telah memerintahkan pengawasan ketat terhadap pasokan beras di sana untuk menjaga ketersediaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ingin mengutamakan pasokan lokal di daerah penghasil beras.

Di sisi lain, kita juga melihat permasalahan yang berbeda di Provinsi Sulawesi Selatan, yang sebenarnya merupakan lumbung beras nasional. Meskipun memiliki produksi beras yang cukup, provinsi ini harus menerima beras impor.

Buwas menjelaskan bahwa masuknya beras impor ke Sulsel disebabkan oleh pengiriman beras Sulsel ke daerah-daerah lain yang mengalami kekurangan beras. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan pasokan yang seharusnya diatasi.

Oleh karena itu, Buwas memberikan pesan kepada daerah-daerah penghasil beras untuk mengatur pembatasan keluarnya beras dari wilayah mereka agar pasokan untuk wilayah sendiri tetap terjaga.

Pentingnya aspek keamanan beras impor juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. Budi Waseso menjamin bahwa seluruh beras impor yang tiba di gudang Bulog telah melewati serangkaian pemeriksaan yang ketat.

Sebelum dimuat di negara asal, beras impor telah diperiksa oleh surveyor independen, dan setelah tiba di Indonesia, Badan Karantina Indonesia melakukan pemeriksaan lanjutan. Dengan demikian, beras impor yang tersimpan di gudang Bulog dijamin aman dan layak dikonsumsi.

Selain itu, isu beras sintetis yang sempat mengemuka di masyarakat dianggap sebagai hoaks yang tidak beralasan, yang dihembuskan oleh pihak yang ingin mengganggu stabilitas pasokan dan harga beras.

Budi Waseso juga menegaskan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Satgas Pangan dari Kepolisian untuk mengawasi dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu seputar beras sintetis.

Dalam situasi saat ini, menjaga ketenangan masyarakat dan memastikan pasokan beras yang mencukupi adalah prioritas utama pemerintah.

Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Badan Karantina Indonesia, M. Adnan, memastikan bahwa semua produk impor yang masuk ke Indonesia telah melalui prosedur pemeriksaan yang ketat, termasuk impor beras.

Ini mencakup pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan keamanan pangan. Dengan prosedur yang telah ada, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa beras impor yang beredar di pasaran adalah aman untuk dikonsumsi.

Maka dari itu, penambahan kuota impor beras sebesar 1,5 juta ton adalah langkah strategis yang harus diperhatikan secara cermat dalam menjaga ketersediaan beras di Indonesia.

Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa distribusi dan pengawasan pasokan beras, terutama di daerah penghasil, merupakan faktor penting yang harus diperbaiki. Keamanan beras impor juga menjadi sorotan untuk menjaga kualitas beras yang beredar di pasaran.

Dengan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, kita dapat menjaga ketahanan pangan dan memastikan bahwa semua warga Indonesia memiliki akses ke beras yang aman dan berkualitas. Semua pihak harus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan beras dan menjauhkan diri dari hoaks yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang cermat dan kolaboratif, kita dapat memastikan bahwa beras tetap menjadi sumber kehidupan yang terjamin untuk seluruh rakyat Indonesia. Ajakan kepada seluruh warga adalah untuk tetap tenang, mendukung langkah-langkah pemerintah, dan berpartisipasi dalam menjaga ketersediaan beras demi kesejahteraan bersama.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa