Presiden Jokowi Sukses Pimpin KTT AIS Tekankan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Ekonomi Biru serta Tata Kelola Maritim
Bali – Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum di Bali menitik beratkan upaya mengatasi permasalahan global dengan 4 area pertama antara lain, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Ekonomi Biru, Penanganan Sampah Plastik di Laut dan Tata Kelola Maritim yang baik.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa negara kepulauan dan pulau, berbagi tantangan kompleks bersama yang saling terkait dan terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola, sumber daya laut, dan pencemaran laut.
“Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, terlepas besar atau kecil, maju atau berkembang, kita berbagi tantangan kompleks bersama yang saling terkait dan terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola, sumber daya laut, dan pencemaran laut,” kata Jokowi dalam opening speech di BNDCC (11/10).
KTT AIS Forum dilaksanakan untuk mempererat kerja sama antar negara pulau dan kepulauan. Negara-negara kepulauan tersebut memiliki kesamaan, yakni hidup berdampingan dengan laut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa negara-negara kepulauan dan pulau memiliki kesamaan.
“Laut adalah kehidupan kita, lautan merupakan kesatuan manusia dan lautan menyediakan banyak sumber daya yang harus kita kelola secara bertanggung jawab," kata Presiden Jokowi.
Pada kesempatan yang berbeda, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebutkan bahwa Indonesia berusaha membagikan solusi dan inovasi praktis yang sudah terbukti hasilnya di Indonesia untuk bisa diadaptasi dan diterapkan di negara pulau dan kepulauan lain guna mengatasi permasalahan yang serupa.
“Banyak hal-hal simpel, bukan rocket science, yang bisa kita terapkan di negara-negara kecil dan masyarakat bisa terlibat langsung dalam pembuatannya,” ungkap Jodi.
Dirinya menjelaskan, program-program tersebut akan terus di monitor dan di evaluasi secara berkala serta, akan di-improvement apabila diperlukan.
“Jika dinilai sukses kita akan replicate ini ke tempat lainnya, termasuk juga di dalam negeri. Jadi kita tidak hanya fokus mengembangkan ekonomi biru atau inisiatif kelautan lainnya di negara lain, tetapi juga di dalam negeri sendiri,” katanya.
Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menjelaskan bahwa proses pembuatan deklarasi pemimpin dimulai dari tingkatan Senior Officer Meeting (SOM), yaitu pejabat eselon satu.
“Hasil dari the 5th MM AIS Forum 2023 dibahas oleh para kepala negara di KTT AIS Forum 2023, dan disepakati pada akhir KTT yang dipimpin Presiden Jokowi,” ungkap Retno.
Untuk diketahui, gagasan adanya KTT AIS Forum diinisiasikan pada tahun 2017 dengan dasar tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan sejumlah permasalahan yang dihadapi negara-negara kepulauan dan pulau seperti perubahan iklim, pengembangan potensi ekonomi biru, permasalahan konektivitas, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pencemaran laut.
[-dit]
Presiden Jokowi mengatakan bahwa negara kepulauan dan pulau, berbagi tantangan kompleks bersama yang saling terkait dan terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola, sumber daya laut, dan pencemaran laut.
“Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, terlepas besar atau kecil, maju atau berkembang, kita berbagi tantangan kompleks bersama yang saling terkait dan terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola, sumber daya laut, dan pencemaran laut,” kata Jokowi dalam opening speech di BNDCC (11/10).
KTT AIS Forum dilaksanakan untuk mempererat kerja sama antar negara pulau dan kepulauan. Negara-negara kepulauan tersebut memiliki kesamaan, yakni hidup berdampingan dengan laut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa negara-negara kepulauan dan pulau memiliki kesamaan.
“Laut adalah kehidupan kita, lautan merupakan kesatuan manusia dan lautan menyediakan banyak sumber daya yang harus kita kelola secara bertanggung jawab," kata Presiden Jokowi.
Pada kesempatan yang berbeda, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebutkan bahwa Indonesia berusaha membagikan solusi dan inovasi praktis yang sudah terbukti hasilnya di Indonesia untuk bisa diadaptasi dan diterapkan di negara pulau dan kepulauan lain guna mengatasi permasalahan yang serupa.
“Banyak hal-hal simpel, bukan rocket science, yang bisa kita terapkan di negara-negara kecil dan masyarakat bisa terlibat langsung dalam pembuatannya,” ungkap Jodi.
Dirinya menjelaskan, program-program tersebut akan terus di monitor dan di evaluasi secara berkala serta, akan di-improvement apabila diperlukan.
“Jika dinilai sukses kita akan replicate ini ke tempat lainnya, termasuk juga di dalam negeri. Jadi kita tidak hanya fokus mengembangkan ekonomi biru atau inisiatif kelautan lainnya di negara lain, tetapi juga di dalam negeri sendiri,” katanya.
Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menjelaskan bahwa proses pembuatan deklarasi pemimpin dimulai dari tingkatan Senior Officer Meeting (SOM), yaitu pejabat eselon satu.
“Hasil dari the 5th MM AIS Forum 2023 dibahas oleh para kepala negara di KTT AIS Forum 2023, dan disepakati pada akhir KTT yang dipimpin Presiden Jokowi,” ungkap Retno.
Untuk diketahui, gagasan adanya KTT AIS Forum diinisiasikan pada tahun 2017 dengan dasar tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan sejumlah permasalahan yang dihadapi negara-negara kepulauan dan pulau seperti perubahan iklim, pengembangan potensi ekonomi biru, permasalahan konektivitas, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pencemaran laut.
[-dit]