Kedaulatan dan Integrasi Papua Bagian Yang Tak Terpisahkan dari NKRI

Oleh: Abdul Ali)*

Pulau Papua adalah wilayah yang terletak paling ujung Timur Indonesia. Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi Enam provinsi diantaranya Papua Barat dengan ibukota Manokwari, Papua dengan ibukota Jayapura, Papua Tengah dengan ibukota Nabire, Papua Pegunungan dengan ibukota Wamena, Papua Selatan dengan ibukota Merauke, dan Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong.

Proses integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia dimulai setelah hasil Perjanjian New York pada tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun yang sama, PBB mengambil alih administrasi sementara wilayah tersebut dan kemudian menggelar "Act of Free Choice" pada tahun 1969. Hasil dari pemungutan suara tersebut menyatakan bahwa mayoritas penduduk Papua ingin bergabung dengan Indonesia, dan berdasarkan hasil tersebut, Papua diintegrasikan ke dalam NKRI.

Meskipun Papua adalah bagian resmi dari Indonesia, masih ada beberapa isu yang menjadi perhatian. Sebagian penduduk setempat mengutarakan aspirasi dan keprihatinan mereka terkait hak asasi manusia, otonomi daerah, serta perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Beberapa kelompok dan individu di dalam dan di luar Indonesia juga terus memperjuangkan isu-isu terkait Papua, baik dalam konteks hak asasi manusia maupun hak politik.

Pemerintah berupaya untuk mengatasi berbagai masalah dan meningkatkan kondisi di Papua melalui berbagai kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga terus memperlihatkan komitmennya pada program-program pembangunan, pendidikan, dan kesehatan telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Papua. Oleh karena itu, Papua bukan hanya menjadi wilayah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga fokus pada pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam membangun Papua yang maju, adil, dan sejahtera tidak perlu mencari perbedaan dan lebih mengutamakan bagaimana cara untuk bersatu dalam mewujudkan hal tersebut.

Dubes Australia, HE Penny William mengatakan kedutaan Besar Australia sangat mengapresiasi pembangunan di tanah Papua yang cukup maju dan berkembang pesat serta penanganan situasi keamanan sangat baik. Di sisi lain, akses jalan di papua hampir mencapai 90 persen sudah terkoneksi dan untuk keamanan di Papua sendiri, cukup kondusif dikarenakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sudah jarang melakukan gangguan-gangguan keamanan.

Maka dari itu, adanya kemerdekaan Papua yang dituntutkan oleh segelintir orang tentu tidak bisa diterima dan harus ditindak tegas oleh aparat keamanan. Karena telah melanggar aturan dan perjanjian yang sudah jelas secara sejarahnya bahkan diakui PBB. Pemerintah sama sekali tidak akan pernah menanggapi negosiasi terkait dengan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Berbagai aksi yang dilakukan oleh gerombolan teroris di Papua sama sekali tidak bisa mewakili masalah di Bumi Cenderawasih, namun hanya segelintir kelompok tertentu saja.

Sementara, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fachiri mengatakan saat ini Papua bukan lagi wilayah yang terbelakang namun sudah mulai berkembang menjadi lebih baik karena komitmen serius pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur di Papua. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa proyek infrastruktur utama yang dilaksanakan di Papua melibatkan sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, dan listrik.

Meskipun demikian, proyek-proyek ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah Papua serta berbagai isu sosial dan politik. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan di Papua mencakup dialog dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhdan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dukungan masyarakat, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Berbagai komitmen dan perhatian serius pemerintah di Papua menjadi bukti bahwa wilayah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena itu, perlu dukungan penuh masyarakat dalam berbagai program yang terus dikerjakan pemerintah agar menjadi kunci untuk memastikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Papua bukan hanya sekadar wilayah yang jauh di ujung timur Indonesia, tetapi juga identitas yang memperkaya bangsa. Keberagaman budaya, keunikan alam, dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut menjadikan Papua sebagai bagian utuh dari Indonesia. Papua bukan hanya bagian dari wilayah geografis, tetapi juga bagian dari jiwa dan jati diri bangsa Indonesia.

Papua merupakan bagian integral dari keberagaman serta kekayaan budaya bangsa Indonesia yang dibalut  ke dalam kerangka kesatuan negara. Sehingga, kedaulatan Papua sudah tidak bisa ditawar lagi. Papua sudah sah dan nyata menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

)* Penulis merupakan Mahasiswi Universitas Terbuka yang tinggal di Jakarta