Kelancaran Tahapan Pilkada Tanggung Jawab Semua Pihak

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang, tanggung jawab untuk memastikan kelancaran tahapan Pilkada serentak 2024 terletak di tangan semua pihak yang terlibat. Tidak hanya pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk mensukseskan proses demokrasi ini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boven Digoel, Athanasius Koknak, SE, menekankan bahwa semua pemangku kepentingan dan unsur-unsur yang ada di Kabupaten Boven Digoel harus bersama-sama menjalankan tugas masing-masing untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik.

Menjelang tanggal 27 November 2024, yang telah ditetapkan sebagai hari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara serentak, kerja sama antara berbagai pihak menjadi sangat krusial. Athanasius Koknak mengajak seluruh penyelenggara pemilu, pengawas, serta aparat keamanan TNI/POLRI untuk bekerja sama demi suksesnya pesta demokrasi ini.

Menurutnya, sinergi antara pihak-pihak ini akan menjadi kunci utama untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pilkada di Boven Digoel.

Athanasius Koknak juga menekankan pentingnya peran berbagai elemen keamanan, seperti Kapolres, Dandim, Satgas, Satpol PP, dan berbagai pihak keamanan lainnya. Menurutnya, mereka harus secara aktif menjaga dan mengawal proses demokrasi agar dapat berjalan lancar dan aman.

Tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga harus mengawasi proses agar tetap jujur dan adil, sehingga hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut memberikan perhatian serius terhadap persiapan Pilkada serentak ini. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk memperkuat dan membenahi diri, memastikan bahwa semua kelemahan yang ada diperbaiki.

Menurutnya, KPU harus dikuatkan agar mampu menyelenggarakan Pilkada dengan baik, meski baru saja menghadapi masalah internal berupa pemberhentian tetap Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, akibat dugaan tindakan asusila.

Ma'ruf Amin menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak adalah yang terpenting. Oleh karena itu, KPU harus tetap fokus menjalankan tugasnya meskipun ada permasalahan internal. Bahkan, ia mempertimbangkan penambahan anggota KPU untuk menggantikan Hasyim Asy'ari, memastikan bahwa lembaga ini tetap berfungsi dengan baik.

Menurutnya, KPU bekerja secara tim, sehingga permasalahan yang menimpa satu individu tidak seharusnya mengganggu kinerja seluruh lembaga.

Dalam pandangan Wapres, pelaksanaan Pilkada yang sukses tidak hanya bergantung pada integritas KPU, tetapi juga moralitas dan integritas setiap individu yang terlibat. Kasus Hasyim Asy'ari menjadi pelajaran penting agar tindakan tidak bermoral tidak terulang di masa depan, terutama di lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan. Kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memegang teguh prinsip moralitas dalam menjalankan tugas negara.

Tidak hanya di Boven Digoel, seruan untuk menjaga kelancaran dan kejujuran Pilkada juga datang dari berbagai daerah lain. Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Dr. H. Sultani, M.Si, menghimbau masyarakat, tokoh, dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersatu mengawal dan mensukseskan Pilkada November 2024. Menurutnya, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan beretika.

Sultani menegaskan bahwa LMP terus mendorong dan memperkuat supremasi sipil melalui kemitraan dengan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan rasa nasionalisme, patriotisme, serta persaudaraan yang mulai terkikis akibat pelaksanaan demokrasi yang tidak sehat.

Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka. Sultani berpendapat bahwa memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat akan membawa negara menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai Ketua LMP di Pinrang, ia merasa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi kontrol atas kebijakan yang tidak sesuai aturan.

Sultani juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Pj. Bupati Pinrang untuk memastikan kelancaran Pilkada. Ia menginstruksikan agar seluruh ASN dan aparat desa/lurah tidak terlibat dalam politik praktis atau menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu calon. Pelanggaran ini, menurutnya, harus ditindak tegas untuk menjaga profesionalitas ASN dan kepercayaan masyarakat.

Lebih jauh, Sultani menghimbau masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawal dan mensukseskan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif tanpa tekanan dan intervensi. Ia mengingatkan bahwa suksesnya Pilkada adalah tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ASN atau aparat pemerintah yang melanggar aturan harus dilakukan secara ketat.

Pilkada serentak 2024 merupakan ujian besar bagi demokrasi di Indonesia. Keberhasilannya bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu atau aparat keamanan, tetapi seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif.

Dengan menjaga integritas dan bekerja sama, kita dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Mari kita kawal dan sukseskan Pilkada serentak ini dengan penuh tanggung jawab, demi tercapainya tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara