Masyarakat Wajib Menjaga Persatuan Jelang Pilkada 2024

Oleh : Mika Putri Larasati

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah di depan mata, dan seperti biasanya, suasana politik mulai memanas. Namun, di tengah hiruk-pikuk persaingan yang sengit, menjaga persatuan dan stabilitas keamanan menjadi tugas utama kita bersama. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa bisa bersatu dalam perbedaan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan guna memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai.

Hadi mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan kondisi ini, mengingat betapa krusialnya tahun 2024 sebagai tahun pemilu terbesar yang melibatkan pemilihan presiden dan kepala daerah di berbagai wilayah secara serentak.

Dalam sambutannya di acara "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera", Hadi menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara harus bahu-membahu dalam menjaga kestabilan selama proses pemilu.

Tahun 2024 adalah momen penting bagi Indonesia, dengan lebih dari 545 daerah yang akan menggelar Pilkada, termasuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan skala sebesar ini, potensi konflik dan gesekan antar pendukung kandidat tentu tidak bisa diabaikan.

Hadi, yang juga mantan Panglima TNI, menegaskan bahwa TNI-Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Selain itu, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjamin bahwa proses pemilu berjalan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semua pihak harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi mereka, menciptakan sinergi yang harmonis demi keberhasilan Pilkada 2024.

Di Kalimantan Selatan, Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalimantan Selatan, H. Suripno Sumas, juga mengharapkan kondisi aman dan damai menjelang Pilkada Serentak 2024.

Melalui sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Suripno berharap masyarakat dapat memahami betul nilai-nilai yang menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pemahaman ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perpecahan dan menjaga persatuan di tengah kompetisi politik yang semakin memanas.

Suripno gencar menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila di berbagai kesempatan, termasuk di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Ia menekankan bahwa dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka dengan nyaman dan penuh tanggung jawab.

Selain itu, pemahaman ini juga penting agar masyarakat tetap bersatu setelah Pilkada usai, berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Di tengah upaya menjaga stabilitas dan perdamaian, kita tidak bisa mengabaikan peran penting media massa. Media memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan stabilitas selama proses Pilkada. Media juga harus bijak dalam menyajikan berita, menghindari provokasi yang dapat memicu konflik di masyarakat.

Untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai, kita juga perlu memperhatikan aspek hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas. Setiap pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, harus ditindak dengan cepat dan tegas.

Hal ini tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses Pilkada berjalan sesuai aturan.

Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi kunci penting. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar tentang proses demokrasi, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja kandidat, bukan karena uang atau tekanan.

Pendidikan politik yang baik akan menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

Tidak kalah pentingnya adalah peran partai politik dan para kandidat dalam menjaga suasana kondusif selama Pilkada. Mereka harus mampu mengendalikan pendukung mereka, mengedepankan kampanye yang sehat dan konstruktif, serta menghindari black campaign dan provokasi.

Semua pihak harus menyadari bahwa tujuan utama dari Pilkada adalah memilih pemimpin terbaik untuk kemajuan daerah, bukan ajang untuk mencari kekuasaan semata.

Dalam konteks ini, kita juga perlu menyoroti peran penting dari komunitas lokal dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat. Tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam menyuarakan pesan-pesan damai, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam proses Pilkada, dan mendorong dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan yang ada.

Menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024 adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita semua, dari berbagai lapisan masyarakat, bekerja sama dan bersinergi demi mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan bermartabat.

Dengan demikian, kita tidak hanya memilih pemimpin yang terbaik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi kita untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi, mampu mengelola perbedaan dengan bijak, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas segalanya.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara